About: http://data.cimple.eu/claim-review/a396bc3584409a1aac5b6a0fb856766d52fbc1970d44531ca3681428     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : schema:ClaimReview, within Data Space : data.cimple.eu associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
http://data.cimple...lizedReviewRating
schema:url
schema:text
  • Keliru, Menyetop Berita tentang Covid-19 dapat Membuat Pandemi Selesai Rabu, 14 Juli 2021 11:28 WIB Pesan berantai yang mengajak warga untuk menyetop mengirim berita tentang Covid-19 melalui media sosial, beredar di aplikasi pesan Whatsapp, 13 Juli 2021. Pesan berantai ini beredar di tengah kondisi lonjakan jumlah pasien Covid-19 di Indonesia. Berita tentang Covid-19 dianggap menurunkan imun sehingga warga mudah terpapar penyakit. Larangan mengunggah berita Covid-19 di medsos, diklaim dilakukan oleh sejumlah negara seperti Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia, termasuk Cina. Berikut ini isi pesan berantai tersebut: Supaya Covid tdk berkembang, kita STOP kirim berita ttg Covid. Seperti yg dilakukan oleh Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia, dan beberapa negara di Asia lainnya , termasuk Cina. Negara² tersebut melarang warga negaranya berkirim berita berita tentang Covid-19 melalui MEDSOS MARI MULAI KITA TIRU DAN LAKUKAN STOP BERITA COVID. Yang wajib kita jaga adlh: IMAN-IMUN-AMIN dan patuhi Protokol kesehatan. Abaikan berita dan jangan sebarkan berita Covid yg bikin resah, semakin kita resah, semakin mudah terpapar penyakit, apapun penyakitnya. Kita galang persatuan melawan Covid dengan cara tersebut. Kasihanilah bagi yg imunnya lemah akan menambah, stress...itu salah satu sebab mudahnya terkena penyakit. PEMERIKSAAN FAKTA Menurut epidemiolog Iqbal Ridzi Fahdri Elyazar, keterbukaan data justru dibutuhkan dalam setiap penanganan pandemi atau perang melawan penularan penyakit. Data yang dimaksud adalah data yang menggambarkan situasi ‘perang’ yang sesungguhnya, seperti usaha pencarian orang terinfeksi, kemampuan rumah sakit melayani pasien, dan dampak terhadap keluarga dan masyarakat. Selain itu, data tentang jumlah mereka yang sembuh juga sama pentingnya dengan data kematian terkait Covid-19. “Data di tingkat populasi dan wilayah ini perlu diberitahukan dan disebarkan supaya anggota masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi semakin teredukasi,” kata dia kepada Tempo, Selasa 13 Juli 2021. Menurut Iqbal, hadirnya berita juga bisa menjadi penyemangat bagi warga lain atau orang terdekat yang sedang dirawat atau isolasi supaya cepat sembuh. Tapi berita semacam ini, sama pentingnya dengan pemberitaan untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih bekerja keras dan saling berkolaborasi menangani pandemi. “Bersikap masa bodo, pura-pura buta, dan meninabobokan di masa perang ini justru membuat kenapa pandemi ini berlarut larut,” kata Iqbal yang juga bergabung sebagai kolaborator saintis Lapor Covid-19. Iqbal menilai, ajakan menyetop berita agar Covid-19 berhenti, justru tidak tepat. Sebab karakter virus tidak terkait dengan pemberitaan media, maupun unggahan di sosial media. Virus menyebar dengan membutuhkan paparan dari orang ke orang kepada mereka yang rentan. Sehingga, hilangnya berita Covid tidak akan menghentikan penularan virus tersebut. Klaim bahwa sejumlah negara menyetop unggahan berita Covid-19 ke media sosial, menurut Iqbal, tidak benar. Sebaliknya, media dan jurnalis di negara tersebut terus memberitakan tentang Covid supaya warga sadar akan bahaya penularan Covid-19. “Yang harus dilarang adalah hoaks dan usaha2 untuk menghalangi selesainya pandemi ini,” kata dia. Hasil pencarian Tempo juga tidak menemukan kebijakan pemerintah Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia, dan Cina yang melarang warganya mengunggah berita terkait Covid-19 ke media sosial. Pelarangan secara khusus hanya terkait dengan pemuatan berita bohong (hoaks), meski peraturan semacam ini banyak dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Misalnya Pemerintah Singapura yang menerbitkan Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act atau undang-undang tentang kabar bohong. Demikian pula di Malaysia yang menerbitkan peraturan serupa per Januari 2021 dengan memberikan denda mencapai sekitar $ 24.000 dan $ 121.000. KESIMPULAN Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan klaim bahwa menyetop berita tentang Covid-19 dapat membuat Covid-19 tidak berkembang adalah keliru. Penyebaran Covid-19 tidak terkait dengan pemberitaan. Selain itu, penanganan pandemi membutuhkan hadirnya pemberitaan yang akurat dan keterbukaan data untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menangani pandemi lebih baik. Tim cek Fakta Tempo
schema:mentions
schema:reviewRating
schema:author
schema:inLanguage
  • Indonesian
schema:itemReviewed
Faceted Search & Find service v1.16.115 as of Oct 09 2023


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3238 as of Jul 16 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-musl), Single-Server Edition (126 GB total memory, 11 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2025 OpenLink Software